Pemeriksaan dan Penyidikan

PEMERIKSAAN
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan :
1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
a. SPT lebih bayar
b. SPT rugi.
c. SPT tidak atau terlambat disampaikan.
d. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa.
e. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf b.

2.Tujuan lain, yaitu:


a. Pemberian NPWP (secara jabatan)
b. Penghapusan NPWP.
c. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan PKP
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding .
e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
f.  Pencocokan data dan atau alat keterangan.
g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
i. Tujuan lain selain a s/d g.

Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan


1.Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa
2.Meminta tindasan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
3.Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukan Tanda Pengenal Pemeriksa   dan Surat Perintah Pemeriksaan
4.Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan
5.Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatancatatan, serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak
6.Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan
7.Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak Memperoleh lembar Asli Berita Acara Penyegelan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruangan tertentu.

Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan


1.Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
2.Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
3.Memberi keterangan yang diperlukan

Hal Lainnya Yang Perlu Diketahui


1.Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh seorang Pemeriksa atau Kelompok Pemeriksa.
2.Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.
3.Apabila WP tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, maka pemeriksa pajak berwenang melakukan penyegelan.

 

 

Penyidikan

1. Pengertian

Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Wewenang Penyidik

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan

tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas;

b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak

pidana di bidang perpajakan;

d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang perpajakan;

e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan

dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

g.menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa

sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan menurut ketentuan peraturan peundang-undangan. Penyidik Pajak tidak berwenang

melakukan penahanan dan penangkapan

4. Penghentian Penyidikan

Penyidikan dihentikan dalam hal:

a. tidak terdapat cukup bukti ;

b. peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan;

c. peristiwanya telah daluwarsa;

d. tersangkanya meninggal dunia;

e.untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat

menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan syarat Wajib Pajak:

melunasi utang pajak yang tidak atau kurang di bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan

ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah

 

Pelanggaran Ketentuan Perpajakan Dan Ancaman Sanksi

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang

menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi,

sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.

Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

a.  Setiap orang yang karena kealpaannya :

– tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau

– menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan

yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2

(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap huruf a di atas menjadi pidana kurungan paling

singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang

yang tidak atau kurang dibayar.

b. Setiap orang yang dengan sengaja :

– tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); atau

– tidak menyampaikan SPT; atau

– menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau

– menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau

– memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-

olah benar; atau

-tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak

meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau

– tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan

kerugian pada pendapatan Negara, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap huruf b di atas menjadi pidana penjara paling

singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

c. Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu)

tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2

(dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir b.

d. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT dan atau

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan

restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi

yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap huruf b di atas menjadi pidana penjara paling

singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan /atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang

dilakukan.

Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh

melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan

tindak pidana di bidang perpajakan.

Daluwarsa Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak

saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya

Tahun Pajak yang bersangkutan.

Delik Aduan Dan Sanksinya

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan,

dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah perpajakan. Pelanggaran atas

larangan mengungkapkan kerahasiaan WP tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut:

a. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal kerahasiaan Wajib

Pajak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak

Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap huruf a di atas menjadi pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

b. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan

tidak dipenuhinya kewajiban pejabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan

denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap huruf b di atas menjadi pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Keterlibatan dan Sanksi bagi Pihak ketiga

– Setiap orang yang menurut ketentuan wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta

tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti

yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling

banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

sanksi tindak pidana di bidang perpajakan di atas menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu)

tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

– Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana

perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

sanksi tindak pidana di bidang perpajakan di atas menjadi pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

tahun dan denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Ketentuan ini berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan , yang menganjurkan atau membantu

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Keterlibatan dan Sanksi bagi Pihak ketiga

– Setiap orang yang menurut ketentuan wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta

tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti

yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling

banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

sanksi tindak pidana di bidang perpajakan di atas menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu)

tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

– Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana

perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

sanksi tindak pidana di bidang perpajakan di atas menjadi pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

tahun dan denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Ketentuan ini berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan , yang menganjurkan atau membantu

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

About D3 Pajak UNEJ 2011
Mahasiswa Universitas jember Fakultas Ilmu Sosial dan Politik D3 Perpajakan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: