Pembukuan, Pencatatan dan Wakil dan Kuasa Wajib Pajak

Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa, harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang terutang PPN, yang tidak terutang, yang dikenakan PPN dengan tarif 0% dan dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Pencatatan

Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak

Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan

  1. Wajib Pajak (WP) Badan
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau lebih.

Yang Wajib Menyelenggarakan Pencatatan

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 1.800.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau lebih. dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
  2. Dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
  3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/ Pencatatan

Adalah untuk mempermudah:

  1. Pengisian SPT
  2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
  3. Penghitungan PPN dan PPnBM,
  4. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.

Pasal 1

(1) Wajib Pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib
menyelenggarakan pencatatan adalah :
a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung
penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; dan
b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
(2) Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan
menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.
(3) Pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan secara kronologis.
(4) Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal Wajib Pajak
atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 2

(1) pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus dapat menggambarkan antara lain:
a. Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau
diperoleh;
b. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat
final.
(2) Bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus
dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang
bersangkutan.
(3) Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib
Pajak Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus menyelenggarakan
pencatatan atas harta dan kewajiban.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Siapa Yang Bisa Menjadi Kuasa?

Seorang kuasa bisa berupa konsultan pajak maupun bukan konsultan pajak. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang konsultan pajak adalah :

  1. Menguasai ketentuan perpajakan
  2.  Memiliki surat kuasa khusus dari Pemberi kuasa
  3. Memiliki NPWP
  4. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhir
  5. Tidak pernah dipidana dalam bidang perpajakan

Surat kuasa khusus paling tidak harus memuat hal-hal sebagai berikut :

  1.  nama, alamat dan tandatangan di atas materei serta NPWP pemberi kuasa
  2.  nama, alamat dan tandatangan serta NPWP penerima kuasa
  3.  hak dan kewajiban pajak tertentu yang dikuasakan

Kuasa yang diterima tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain. Dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan, seorang kuasa dapat menunjuk orang lain atau pegawainya untuk menyampaikan atau menerima dokumen perpajakan tertentu kepada dan/atau dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak selain penyerahan dokumen yang dapat disampaikan melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Orang lain atau pegawai yang ditunjuk harus menunjukkan surat penunjukkan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya.

About D3 Pajak UNEJ 2011
Mahasiswa Universitas jember Fakultas Ilmu Sosial dan Politik D3 Perpajakan

Comments are closed.

%d bloggers like this: